Pemko Bukittinggi Terapkan Sistem Online Pajak Daerah

Bukittinggi--Pemko Bukittinggi terbitkan dasar hukum pengelolaan pajak daerah secara daring (online), yakni Perwako Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Online Pajak Daerah.

Peraturan tersebut disosialisasikan kepada pengusaha hotel, restoran, tempat hiburan dan parkir di Kota Bukittinggi, Kamis (03/02/2022), di Aula Balai Kota Gulai Bancah Bukittinggi.

Baca juga: Tony Rosyid: Merindukan Kepemimpinan Soeharto

Hal ini disampaikan Kepala Badan Keuangan, Herriman, dalam menyampaikan  sambutan Walikota Bukittinggi saat membuka acara ungkapkan, pengelolaan Pajak Daerah Kota Bukittinggi telah menerapkan sistem penghitungan sendiri (self assessment), yakni Wajib Pajak Daerah diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

Untuk mendukung pelaksanaan sistem penghitungan sendiri dimaksud, sejak tahun 2020, Pemko Bukittinggi juga telah melakukan  penerapan sistem pengawasan secara elektronik pada beberapa Wajib Pajak sebagai pilot project.  

Baca juga: Pentingnya Satu Data Satu Indonesia BPS Bukittinggi Adakan Rapat Evaluasi Kegiatan 2021

"Sistem pengawasan penerimaan pajak daerah tersebut merupakan inisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia, dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah, " terang Herriman

Pemko Bukittinggi bekerjasama dengan Bank Nagari pada 2020 lalu telah memulai program Smart Tax, yakni berupa pemasangan alat pengawasan penerimaan pajak daerah pada 70 Wajib Pajak (WP) yang menjadi pilot project.

Baca juga: Edukasi Masyarakat Kenali Investasi & Pinjaman Online, Satgas Waspada Investasi Sumbar Gelar Rapat Kerja

"Tujuh puluh Wajib Pajak tersebut terdiri dari 55 WP hotel, 13 WP restoran, 1 WP hiburan, dan 1 WP parkir, ” lanjutnya. Alat pengawasan tersebut berupa pos android, tapping box, dan web client, " tukasnya

Herriman tidak menampik dalam pelaksanaannya masih terdapat Wajib Pajak yang belum berkeinginan untuk menggunakan/mengaktifkan alat pengawasan tersebut

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

"Oleh karena itu, diharapkan dengan pertemuan ini dapat mengubah sudut pandang kita terhadap Sistem Pemungutan Pajak Daerah guna meningkatkan Pendapatan Daerah yang semata-mata ditujukan untuk pembangunan Kota Bukittinggi, ” tambahnya.

Ia melanjutkan, Pemko Bukittinggi melalui Badan Keuangan, secara bertahap akan melakukan penambahan pemasangan alat pengawasan Smart Tax tersebut di 29 WP hotel, 59 WP restoran, 6 WP hiburan, dan 3 WP parkir. 

Baca juga: Gubernur Sumbar: Peran Ninik Mamak Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan

Pengawasan penyelenggaraan sistem online tersebut akan dilakukan oleh Badan Keuangan, Inspektorat, Satpol PP, dan Bank Nagari selaku bank persepsi.

"Berdasarkan Perwako Nomor 2 Tahun 2022 tersebut, kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perwako dimaksud akan dikenakan sanksi berupa ‘teguran tertulis’ sampai dengan pencabutan izin tempat usaha, " tutup Herriman.